Ironis melihat banyak oknum Kepala Daerah, anggota DPR RI dan DPRD yang melakukan korupsi dan terjerat tindak pidana korupsi. Fenomena desentralisasi korupsi ke daerah terjadi karena para penguasa daerah menggunakan kesempatan kewenangan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus keuangan daerah sebagai lahan untuk mengeruk uang negara (APBD) demi kepentingan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh penguasa atau elit daerah dapat dikategorikan sebagai korupsi yang sulit untuk diberantas, karena korupsi jenis ini melibatkan mereka yang mempunyai latar belakang politik kuat di daerah, pengaruh ke masyarakat yang signifikan, serta mempunyai kedekatan sosial dan emosional dengan penegak hukum. Bahkan para pelaku merupakan pejabat dan tokoh yang mempunyai pengaruh kuat di tengah rakyat daerah.

Dalam konteks ini penting kiranya memperbaiki iklim peradilan di Indonesia melalui minimalisasi disparitas putusan hakim untuk mendatangkan dampak atau manfaat positif, antara lain mengembalikan legitimasi penegakan hukum, mengembalikan kepercayaan masyarakat, melindungi masyarakat dari kerugian yang dilakukan pelaku pidana, dan yang terpenting adalah menciptakan rasa keadilan di masyarakat. MA selaku lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi harus meningkatkan dan proaktif bertindak demi menegakkan kewibawaan hukum dan peradilan di Indonesia. Hal ini untuk mencegah lahirnya putusan-putusan yang mempermainkan asas dan aturan teknis hukum, logika berpikir, dan rasa keadilan.